Papteng, Nabire – Sejumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, menggelar aksi protes di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nabire. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) dan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai berlangsung secara tertutup dan minim informasi publik.
Salah satu peserta aksi menyatakan bahwa proses seleksi seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, baik untuk tenaga honorer kategori 2 (K2) maupun seleksi PPPK. “Kami sudah menjadi honorer puluhan tahun, tapi kenapa justru orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya bisa diangkat?” ungkap seorang tenaga honorer saat orasi.
Ia menambahkan, banyak dari mereka yang telah mengabdi sebagai honorer selama 10 hingga 20 tahun, namun belum juga mendapatkan kejelasan status kepegawaian. “Kami yang sudah lama mengabdi merasa terpinggirkan,” lanjutnya.
Aksi ini didominasi oleh tenaga honorer Orang Asli Papua (OAP) yang selama bertahun-tahun telah mengabdi di berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Nabire. Mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi PPPK dan pengangkatan honorer K2, yang dianggap sarat ketidakadilan.
Tuntutan Aksi Tenaga Honorer Nabire:
- Evaluasi proses seleksi PPPK Tahap 1 dan 2
- Transparansi data peserta dan hasil seleksi
- Prioritaskan honorer lama, khususnya OAP, yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun
- Penjelasan resmi dari BKPSDM Nabire terkait proses seleksi
Para Tenaga Honorer Nabire berharap adanya komitmen nyata dari pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka yang telah lama bekerja tanpa kejelasan status. Mereka juga mendesak agar tidak ada lagi praktik rekrutmen tertutup yang dapat merugikan pihak-pihak yang telah mengabdi.
