Nabire, Papua Tengah – Wakil Ketua III DPR Provinsi Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, menyoroti kembali persoalan konflik horizontal yang terjadi di Kabupaten Mimika. Ia meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengambil langkah lebih tegas untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat konflik antarkelompok yang terus berulang.
Sorotan tersebut mencuat setelah ditemukan jasad dua pelajar berinisial NG dan TK di sebuah bengkel ketok magic di Jalan Yan Tinal SP 3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Minggu (30/8/2026). Penemuan kedua jasad tersebut kemudian memicu aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang menuntut adanya langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Bekies menilai, rentetan kekerasan yang terjadi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan dan rasa aman tanpa membedakan latar belakang suku maupun kelompok.
“Bupati harus hadir dan mengambil sikap. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah seolah-olah membiarkan persoalan ini terus terjadi. Semua warga Mimika memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten Mimika, Polres Mimika, Kodim, serta unsur TNI-Polri lainnya dalam menangani setiap potensi konflik.
Menurut Bekies, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan terukur terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak kekerasan. Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi pihak yang terbukti menggerakkan atau memicu konflik juga harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Selain penindakan, langkah pencegahan dinilai perlu diperkuat. Aparat keamanan didorong melakukan kegiatan kepolisian yang sesuai prosedur untuk mencegah peredaran dan penggunaan senjata tajam, anak panah, maupun benda berbahaya lainnya yang berpotensi digunakan dalam bentrokan.
“Jangan menunggu ada korban berikutnya baru bertindak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, tentunya dengan tetap mengedepankan aturan hukum dan menghormati hak masyarakat,” ujarnya.
Bekies menegaskan, persoalan keamanan di Mimika bukan hanya menyangkut kelompok yang terlibat konflik, tetapi berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Konflik yang berulang dapat membuat warga merasa takut beraktivitas, mengganggu roda perekonomian, bahkan mendorong masyarakat meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari lokasi yang dianggap lebih aman.
Ia mengingatkan bahwa Timika merupakan wilayah yang memiliki masyarakat sangat beragam dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah. Karena itu, keamanan dan ketertiban menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan serta kehidupan masyarakat.
“Timika ini kota yang majemuk. Banyak suku dan latar belakang hidup berdampingan. Jangan sampai konflik kelompok merusak kehidupan masyarakat yang selama ini ingin hidup aman dan damai,” katanya.
Bekies berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan respons setelah terjadi bentrokan atau jatuhnya korban, tetapi membangun pola penanganan konflik yang lebih sistematis, termasuk memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok yang berada di wilayah rawan konflik.
Ia juga meminta proses hukum terhadap kasus kematian kedua pelajar tersebut dilakukan secara transparan dan profesional agar masyarakat mendapatkan kepastian serta tidak muncul spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah rasa aman dan keadilan. Kasus ini harus diusut sampai tuntas, dan siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” pungkasnya.
