Nabire, Papua Tengah – Peningkatan kesejahteraan pedagang asli Papua membutuhkan dukungan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini menjadi perhatian Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Nancy Natalia Raweiyai, saat bertemu dengan Asosiasi Pedagang Asli Papua (APAP) dalam rangka pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), 14 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi pedagang asli Papua sekaligus mencocokkan data terkait program dan bantuan yang bersumber dari Dana Otsus. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, terutama Mama-Mama Papua yang menggantungkan penghasilan keluarga dari aktivitas berdagang.
Ketua APAP, Melody Gobai, menjelaskan bahwa akses transportasi masih menjadi kendala bagi para pedagang, khususnya Mama-Mama Papua yang harus menempuh jarak cukup jauh dari tempat tinggal menuju lokasi berjualan.
Menurutnya, ketersediaan transportasi umum sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas perdagangan sehari-hari. Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait.
“Salah satu tantangan terbesar Mama-Mama Papua adalah transportasi umum untuk membantu kegiatan berjualan sehari-harinya. Dengan kondisi lokasi dagang yang jauh, ini menjadi tantangan utama para Mama,” ujar Melody Gobai.
Tidak hanya transportasi, kondisi kebersihan pasar juga menjadi bagian dari aspirasi yang dibahas. Lingkungan perdagangan yang bersih dan tertata dinilai penting untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja.
Dalam pertemuan itu, peserta juga membicarakan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) mengenai pangan lokal, terutama pengaturan komoditas Orang Asli Papua. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal agar dapat berpartisipasi lebih besar dalam kegiatan ekonomi daerah.
Nancy Natalia Raweiyai mengatakan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian dalam proses pengawasan dan penyusunan program pemerintah. Karena itu, komunikasi antara DPR, pemerintah daerah, dinas teknis, dan organisasi pedagang perlu terus ditingkatkan.
Ia menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan pendataan, perencanaan, serta pengawasan terhadap penerima manfaat.
“Pendataan ini menjadi sangat penting dan harus kita kawal, karena tanpa data yang akurat, program dan penyaluran Dana Otsus tidak dapat terukur dengan jelas. DPR Provinsi sebagai mitra pemerintah melakukan fungsi check and balance dan tentu mendukung program-program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk pembangunan Papua Tengah dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tegas Nancy.
Ia menambahkan, Dana Otsus perlu dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan perencanaan yang didukung data valid, program pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua, termasuk dalam memperkuat usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Pengawasan tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan pedagang secara lebih menyeluruh, mulai dari kemudahan akses menuju lokasi perdagangan, peningkatan kebersihan pasar, hingga dukungan bagi pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Nancy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui koordinasi dan langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, program pembangunan dan penyaluran Dana Otsus dapat berjalan lebih terarah serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah.
“Bagaimana program dan Dana Otsus dapat bermanfaat bagi masyarakat, itu harus menjadi tujuan kita bersama untuk masyarakat Papua Tengah,” tutup Nancy.
