NABIRE – Kepengurusan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Tengah bersama LMA kabupaten se-Papua Tengah untuk masa bakti 2026–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara di Aula LPP RRI Nabire, Senin (14/9/2026).
Mengangkat tema “Lembaga Masyarakat Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai dan Maju”, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 130 orang. Hadir di antaranya unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, serta jajaran pengurus LMA yang baru dilantik.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua yang juga Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Letkol (Tituler) Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., mengatakan jabatan yang diberikan kepada pengurus LMA merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Menurut Lenis, keberadaan LMA tidak boleh berhenti pada kegiatan organisasi semata. Lembaga adat harus mampu hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya ketika muncul persoalan sosial maupun konflik di tengah masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial. Pelantikan merupakan pemberian amanah dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipercaya untuk melayani masyarakat,” tegas Lenis.
Ia berharap para pengurus LMA dapat mengedepankan nilai-nilai adat dan musyawarah dalam menangani berbagai persoalan. LMA, kata dia, harus memiliki semangat untuk melayani, mendamaikan, melindungi sekaligus mengayomi masyarakat.
Lenis juga mengingatkan pengurus agar menjaga marwah lembaga adat dengan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi. Ia secara khusus meminta agar LMA menjauhkan diri dari praktik suap, korupsi maupun kepentingan politik praktis.
“Jangan menjadi pemimpin yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Jangan pula menerima suap. Jangan sampai jabatan menjadi tempat mencari keuntungan,” ujarnya.
Dalam pelantikan tersebut, Korwil LMA Provinsi Papua Tengah Yona Kogoya turut membacakan deklarasi komitmen organisasi. Dalam deklarasi itu, LMA menyatakan kesiapan membangun kerja sama dengan pemerintah, TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kondisi Papua Tengah tetap aman dan kondusif.
LMA juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk Program Strategis Nasional (PSN), dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat, kearifan lokal serta kelestarian lingkungan.
Komitmen menjaga kedamaian juga menjadi salah satu poin utama deklarasi. Setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui pendekatan adat, persaudaraan, musyawarah dan dialog sehingga tidak berkembang menjadi konflik.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan, Marten Ukago, menyampaikan bahwa masyarakat adat memiliki posisi penting dalam proses pembangunan di Papua Tengah.
Pemerintah daerah berharap LMA mampu menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus ikut memperkuat perlindungan budaya, pendidikan generasi muda dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
“LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” kata Marten saat membacakan sambutan Gubernur.
Pelantikan kepengurusan periode 2026–2030 tersebut diharapkan menjadi awal penguatan peran LMA dalam menjaga stabilitas daerah. Sinergi antara lembaga adat, pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah konflik sosial serta menyelesaikan persoalan hak ulayat.
Lenis turut mendorong adanya pemetaan hak ulayat yang lebih jelas agar masyarakat adat memperoleh kepastian sekaligus pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
“Kalau pemerintah mempunyai program yang baik untuk rakyat, LMA harus membantu. Kalau ada persoalan di lapangan, LMA membantu menyelesaikannya,” tegasnya.
Seluruh rangkaian kegiatan pelantikan berlangsung aman dan lancar, kemudian ditutup dengan doa bersama.
