NABIRE — Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPC APRI) Kabupaten Nabire mulai memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan pengurus APRI ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire, Senin (28/9/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari proses pendaftaran sekaligus upaya memperkenalkan keberadaan serta program organisasi APRI di Kabupaten Nabire.
Ketua DPC APRI Nabire, Welly Ronsumber, memimpin langsung rombongan. Ia turut didampingi Yudhi Wirawan, ST., selaku perwakilan DPP APRI Bidang Pengembangan SDM sekaligus Pembina/Penasihat DPC APRI Nabire, bersama sejumlah pengurus lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, APRI memperkenalkan konsep Responsible Mining Community (RMC) yang diarahkan sebagai wadah pengorganisasian penambang rakyat agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara lebih tertata dan sesuai ketentuan.
Melalui konsep tersebut, penambang rakyat didorong membentuk kelompok usaha, termasuk melalui koperasi, serta mulai memperhatikan kelengkapan legalitas kegiatan pertambangan.
Beberapa aspek perizinan yang menjadi perhatian mencakup Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IUP Kecil hingga Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), sesuai dengan karakteristik dan ketentuan masing-masing kegiatan.
Tidak hanya berbicara mengenai legalitas, APRI juga menekankan pentingnya keselamatan pekerja dan penerapan praktik pertambangan yang baik. Pengelolaan lingkungan menjadi bagian lain yang dinilai perlu diperhatikan dalam setiap aktivitas pertambangan rakyat.
APRI melalui konsep RMC juga mendorong adanya pengelolaan terhadap sisa hasil pengolahan tambang serta penataan kembali lahan yang telah digunakan untuk kegiatan pertambangan.
Di sisi ekonomi, organisasi tersebut mendorong penambang dan masyarakat di sekitar wilayah tambang tidak hanya bergantung pada aktivitas pertambangan, tetapi juga mengembangkan usaha alternatif, hilirisasi, serta kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah.
Penguatan kapasitas perempuan, perluasan akses terhadap pasar formal, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi bagian dari gagasan yang disampaikan APRI.
Menurut APRI, keberadaan RMC di tingkat masyarakat diharapkan dapat membantu mengorganisir penambang rakyat sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih terarah dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Kelompok yang telah terbentuk nantinya dapat memperoleh pembinaan melalui struktur DPC APRI sesuai mekanisme organisasi.
Perkuat Komunikasi dengan Pemerintah
Pengurus DPC APRI Nabire menilai penguatan organisasi di tingkat daerah diperlukan agar hubungan antara penambang rakyat dan pemerintah dapat dibangun melalui komunikasi yang lebih terstruktur.
Dengan adanya wadah organisasi, penambang rakyat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aturan pertambangan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan serta tata kelola usaha.
Dalam dokumen organisasi yang disampaikan, APRI tercatat memiliki Akta Notaris Nomor 778 tanggal 20 November 2023 dan SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001714.AH.91.08 Tahun 2023.
Melalui proses pendaftaran dan penguatan kelembagaan tersebut, DPC APRI Nabire berharap penambang rakyat di wilayah Nabire dapat semakin terorganisir dan memiliki jalur komunikasi yang lebih jelas dengan pemerintah daerah.
APRI juga menegaskan dorongan agar aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum, keselamatan pekerja, kelestarian lingkungan dan manfaat bagi masyarakat.
Semangat yang dibawa organisasi tersebut dirangkum dalam pesan:
“Tambang Rakyat Liar, Oknum Sejahtera: Tambang Rakyat Legal, Rakyat Sejahtera!”
