Nabire, Papteng. Com | Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menghadiri Sidang Paripurna DPRK Nabire yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026.
Paripurna digelar di Kantor DPRK Nabire, Jalan Mandala Bumi, Wonorejo, Jumat (4/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nabire, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tokoh adat, masyarakat, perempuan dan pemuda.
Dalam sambutannya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa pembahasan APBD Perubahan merupakan bagian penting untuk menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan yang berkembang.
Menurutnya, perubahan anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pemerintah daerah.
“Anggaran yang telah disepakati harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan secara tepat sasaran,” ujar Mesak.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Nabire, TAPD, serta seluruh perangkat daerah yang telah terlibat dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Mesak juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan DPRK terus menjaga komunikasi serta sinergi. Perbedaan pandangan dalam pembahasan, kata dia, merupakan bagian dari proses demokratis untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Setelah APBD Perubahan ditetapkan, seluruh OPD diminta segera menjalankan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya harus mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Sejumlah bidang yang menjadi perhatian pemerintah antara lain pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan dampak bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.
Bupati berharap APBD Perubahan 2026 tidak berhenti sebagai dokumen administrasi pemerintahan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Nabire.
“Mari kita pastikan setiap anggaran yang telah disepakati memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat serta mendukung kemajuan Kabupaten Nabire,” pungkasnya.
