NABIRE – Kepolisian Resor (Polres) Nabire memberikan tanggapan atas beredarnya selebaran yang memuat tuduhan intimidasi terhadap pelajar yang menyampaikan aspirasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., M.H., CPHR, menegaskan bahwa pihaknya membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan, personel kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan tidak melakukan tindakan intimidasi sebagaimana yang ditudingkan dalam selebaran tersebut.
Klarifikasi disampaikan di ruang rapat Polres Nabire, Senin (12/10/2026). Persoalan ini mencuat setelah beredarnya selebaran yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP).
Menurut Kapolres, kehadiran aparat saat aksi berlangsung merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan lancar.
Pengamanan dilakukan ketika para pelajar bergerak dari kawasan Pasar Karang menuju Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, aparat berupaya menjaga situasi tetap kondusif agar para peserta dapat menyampaikan pendapatnya.
Terkait selebaran yang beredar, Polres Nabire berencana meminta penjelasan dari koordinator lapangan SPWP yang identitasnya telah tercatat di Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Nabire.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai isi selebaran serta pihak yang bertanggung jawab atas penerbitannya.
Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mengambil kesimpulan terhadap informasi yang beredar sebelum mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan, sehingga perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang dapat memengaruhi situasi keamanan di Nabire.
Polres Nabire menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui proses klarifikasi. Sementara itu, keterangan dari pihak SPWP masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai tuduhan yang disampaikan dalam selebaran tersebut.
Dengan adanya klarifikasi dari kedua belah pihak, persoalan ini diharapkan dapat dipahami secara proporsional oleh masyarakat, tanpa mengabaikan hak pelajar untuk menyampaikan aspirasi maupun pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
